Media Cina Tuding MTR Hong Kong Bantu Demonstran

TEMPO.CO, Beijing – Media resmi pemerintah Cina menuding perusahaan pengelola kereta api di Hong Kong membantu para demonstran.

Sikap ini mengingatkan pada pemberitaan sebelumnya yang juga menyasar maskapai Hong Kong yaitu Cathay Pacific.

Ini membuat CEO Cathay Pacific mengundurkan diri setelah karyawan perusahaan itu terlibat dalam aksi unjuk rasa di Bandara Internasional Hong Kong beberapa pekan lalu.

“Perusahaan kereta api mengoperasikan kereta eksklusif bagi demontran brutal di Hong Kong dan ini dilakukan secara gratis,” cuit kantor berita Xinhua dalam bahasa Inggris seperti dikutip Channel News Asia pada Jumat, 23 Agustus 2019.

Media ini menuding perusahaan Mass Transit Railway atau MTR membantu para demonstran dengan menyediakan angkutan gratis. Ini agar para demonstran bisa melarikan diri dari kejaran polisi setelah melakukan aksi duduk bersama di stasiun Yuen Long untuk memperingati serangan kelompok preman triad asal Cina beberapa waktu lalu.

Media Global Times asal Cina, yang dikenal dengan sikap pemberitaan yang nasionalis, memberitakan pengelola MTR membantu para demonstran melarikan diri dari polisi dan bukannya membantu polisi.

“MTR memberi tahu masyarakat Hong Kong bahwa demonstran radikal yang tlah bertindak brutal tidak hanya dapat menghindari polisi tapi juga bisa menikmati layanan bebas dan khusus,” begitu suara Global Times.

Namun, manajemen MTR Corporation, yang mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah Hong Kong, mengatakan layanan kereta dilakukan untuk membantu penumpang yang terlantar.

Manajemen juga mengatakan mengangkut penumpang demonstran dan tidak memberhentikan kereta di stasiun yang memiliki kantor polisi. Ini dilakukan untuk menghindarkan terjadinya penumpukan penumpang.

Unjuk rasa di Hong Kong telah berlangsung selama sekitar 11 pekan. Warga menolak amandemen legislasi ekstradisi, yang memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke Cina jika dianggap melanggar hukum di sana.

Warga juga menuntut penerapan sistem demokrasi secara penuh karena kepala eksekutif Hong Kong merupakan pejabat yang ditunjuk Beijing. Sejak dikembalikan Inggris ke Cina pada 1997, Hong Kong menganut konsep satu negara dua sistem. Hong Kong menganut sistem demokrasi dan Cina komunisme.